GRESIK - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Gresik bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gresik menerapkan kembali dan menertibkan kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas berupa pembatasan operasional kendaraan angkutan barang.
Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kecelakaan dan kemacetan di kawasan pusat perkantoran, pendidikan, serta sentral perekonomian masyarakat.
Seperti hal yang dilakukan oleh anggota Komisi III DPRD Gresik, merespon langsung laporan aduan dari masyarakat.
Komisi III DPRD Kabupaten Gresik Nur Yahya Hanafi, ST., mengatakan manajemen rekayasa lalu lintas ini kembali ditertibkan dengan tujuan untuk memperlancar arus kendaraan di jam-jam krusial.
“Seperti saat berangkat kerja, pulang kantor serta masuk sekolah maupun pulang sekolah. Karena banyaknya juga keluhan dari warga masyarakat pada jam-jam tersebut, masih banyak kendaraan angkut barang masih beroperasi yang menyebabkan kemacetan,” ujar Nur Yahya, Rabu (22/01/2025).
Nur Yahya menjelaskan, pembatasan operasional kendaraan dilakukan pada dua periode jam sibuk, yaitu pagi hari pukul 05.00-08.00 dan sore hari pukul 15.00-18.00 Wib. Kebijakan ini harus bisa dipatuhi oleh kendaraan angkutan barang.
“Diharapkan langkah ini dapat mengurangi kepadatan lalu lintas, meningkatkan kelancaran perjalanan pengguna jalan, dan meminimalisir resiko kecelakaan yang dapat menyebabkan luka berat hingga korban jiwa,” tambahnya.
Nur Yahya juga menyampaikan bahwasanya di dalam hal ini Dishub Kabupaten Gresik hanya bisa melakukan penertiban karena Dishub tidak memiliki hak melakukan penilangan bagi kendaraan yang melanggar.
“Karena hal tersebut kami langsung melakukan koordinasi dengan Satlantas Polres Gresik dan Alhamdulillah langsung direspon dengan baik,” pungkasnya.
(HR)
